Kebijakan Bupati Bima picu kerusuhan

Kebijakan Bupati Bima picu kerusuhan

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan kasus peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu pemicunya adalah keberadaan SK Bupati Bima No.188.45/357/2010 tertanggal 28 April 2010.

"Keberadaan SK Bupati Bima ini yang dianggap sebagai salah satu pemicu terjadi peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape," kata Ketua Tim Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM, Ridha Saleh, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (3/1).

Temuan Komnas HAM lainnya, menurut Ridha, terkait pelaksanaan penertiban dan penindakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian tidak dilakukan sesuai dengan protap sehingga terjadi tindakan yang berlebihan dan tidak profesional sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa meninggal maupun yang luka-luka.

Hasil pantauan dan penyelidikan dalam peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape terdapat bukti awal yang cukup untuk menduga terjadi pelanggaran HAM, sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan yang relevan di bidang HAM.

"Bentuk pelanggaran HAM, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan dan hak milik," kata Ridha Saleh.

Adapun temuan Komnas HAM terdapat tiga kejanggalan pada kasus kekerasan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12).

Tiga keganjilan itu adalah, pertama, warga tak melawan saat terjadi pembubaran aksi. Kedua, polisi melakukan penembakan. Ketiga, dua korban meninggal berada di luar tempat kejadian perkara di Pelabuhan Sape.

Reporter : Yudi Rahmat (yudi@gresnews.com)
Editor : Oki Baren (oki@gresnews.com)
Sumber : http://www.gresnews.com

avada.kedavra. 03 Jan, 2012

Admin 03 Jan, 2012
-
Source: http://situs-berita-terbaru.blogspot.com/2012/01/kebijakan-bupati-bima-picu-kerusuhan.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com